Akhirnya delapan Fraksi DPRD Sumbar menyetujui rencana pemekaran dari Kabupaten Pesisir Selatan, Renah Indojati, pada sidang paripurna DPRD Sumbar, Selasa (27/11). Hasil persetujuan dan kesepakatan tersebut, langsung ditandatanggani dan selanjutnya akan diteruskan ke DPR RI.

"Setelah melakukan pembahasan secara medalam, maka kita (DPRD Sumbar-red), secara musyawarah dan mufakat dapat menerima dan menyetujuinya. Selanjutnya, kita akan meneruskan hasil sidang ini ke tingkat DPR RI. Melalui mereka, nanti yang akan mengusahakan pemekaran ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013," ungkap Ketua DPRD Sumbar, Yulteknil, sesaat setelah memimpin sidang paripurna DPRD Sumbar, Selasa (27/11).

Pada sidang paripurna DPRD Sumbar yang dihadiri dihadiri Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, turut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Pessel, Editiawarman, serta ratusan tamu yang berasal dari daerah pemekaran. Kehadiran mereka itu, khusus untuk melihat dan mendengar serta memantau secara langsung proses sidang tersebut.

"Paripurna kali ini, sangat memiliki arti dan sejarah bagi Provinsi Sumbar. Pasalnya, sidang ini akan menandai bertambahnya jumlah Kabupaten/Kota di Sumbar, dari 19 akan menjadi 20 Kabupaten/Kota. Untuk itu, kami optimis pemekaran itu bisa tercapai. Pasalnya, upaya itu juga mendapat dukungan masyarakat begitu besar," ujar Yulteknil. 

Dijelaskan Yulteknil, proses pemekaran yang dilakukan ini, tidak akan terkendala moratorium (penghentian sementara-red) pemerintah. Sebab, pengusulannya dilakukan melalui jalur DPR RI. Maka dalam hal ini, prosesnya diawali dengan menghimpun pendapat masyarakat melalui dewan presidium. Selanjutnya, dibawa ke paripurna DPRD Pessel dan dilanjutkan pada paripurna DPRD Sumbar. 

"Proses selanjutnya bakal menjadi hak inisiatif DPR RI, agar rencana pemekaran bisa masuk prolegnas 2013. Dikesempatan ini, kami juga akan mengkaji peluang bantuan dana dari provinsi. Karena jika disetujui pemerintah pusat, maka akan ada alokasi dana dari APBN," terangnya. 

Sementara itu, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, menilai bahwa pemekaran Pessel itu merupakan sebagai langkah yang sangat tepat dalam mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya, Pemprov, mengkaji pemindahan aset Sumbar yang ada di kabupaten baru. 

 "Kedepannya, kita akan melakukan iventarisasi aset. Apakah nantinya, akan dihibahkan atau dalam bentuk lain. Untuk itu, terlebih dahulu akan kita pelajari," ujarnya. Di tempat terpisah, Koordinator Komunitas Renah Indojati, Yal Effendi, yang juga merupakan Sekretaris Panitia Percepatan Pembantukan Kabupaten Renah Indojati itu, menegaskan pembentukan kabupaten baru ini murni dorongan dari masyarakat dan bersih dari praktek KKN. 

Dirinya mengharapkan, pada April 2013 atau paling lambat medio Agustus 2013 nanti, Kabupaten Renah Indojati, sudah ada pejabat care taker-nya. "Kita optimistis, karena Ketua DPD RI, Irman Gusman dan Mendagri Gamawan Fauzi, dua pejabat penting di negara ini, akan memahami aspirasi rang Pasisia ini," katanya. 

Menurut Yal Effendi, di Indonesia saat ini sudah ada 19 daerah yang juga akan jalani proses pemekaran di tingkat pusat (DPR RI-red), yang terdiri dari tingkat provinsi serta kabupaten dan kota. Melalui Renah Indojati, maka akan ada 20 daerah yang akan dimekarkan di Indonesia. "Kita berharap, Komisi I DPR RI, akan segera membahasnya, walau kini pemerintah menyatakan masih dalam suasana moratorium. 

Bagaimanapun, pemerintah pasti memahami aspirasi rakyatnya terlebih, pemekaran di Sumbar selalu berjalan mulus tanpa hambatan berarti," ungkapnya. Dikatakan Yal, sebagian besar Fraksi yang ada di Komisi I DPR RI, telah memberikan sinyal persetujuannya tentang rencana pemekaran ini. 

"Untuk pembahasan tingkat DPD, kita meyakini juga akan bisa diloloskan karena anggota DPD RI yang juga rang Pasisia, Alirman Sori telah berjanji akan berjuang maksimal," tutupnya. (*) 

[ Red/zeni eka putri ]- Selengkapnya di PadangEkspres, Posmetro padang, Rakyat Sumbar

 Lihat Sumber