Pemilihan umum pertama dalam dua dekade terakhir di Myanmar akhirnya digelar hari Minggu, 7 November 2010. Pemilu ini diduga akan semakin memperkuat posisi junta di pemerintahan berikutnya.

Sebanyak 40.000 tempat pemungutan suara tersebar di Myanmar, dan dibuka mulai pukul enam pagi selama sepuluh jam. Sekitar 29 juta pemilih diharapkan akan memberi suaranya. Meski begitu, tidak dapat dipastikan berapa pemilih yang datang dalam pemilu ini.

Pemerintah junta juga tidak memberikan kapan hasil penghitungan suara tersebut diumumkan.

Selama pemilu, keamanan diperketat. Di kota Yangon, terlihat tentara keamanan berpatroli dan toko-toko diperintahkan tutup dari hari Jumat hingga pemilihan selesai.

Menurut laman Associated Press, pemilu sudah dapat dipastikan akan dimenangkan oleh partai bentukan junta, Partai Solidaritas dan Pembangunan Persatuan (USDP), walaupun partai ini banyak yang menentang.

USDP mempunyai 1.112 kandidat untuk 1.159 kursi di dua perlemen nasional dan 14 parlemen regional. Sedangkan saingan kuatnya, Partai Persatuan Nasional, bentukan penguasa junta terdahulu, memiliki 995 kandidat. Sementara itu, partai oposisi, Kekuatan Demokrasi Nasional hanya mempunyai 164 kandidat.

Angka ini menunjukkan peluang besar militer untuk kembali berkuasa di negara yang juga disebut Burma tersebut. Ditambah lagi peraturan pemilu junta serta konstitusi yang mengharuskan 25 persen kursi parlemen disediakan untuk pihak militer.

Pemilu yang diduga hanya akal-akalan junta ini mendapat protes keras dari Menteri Luar Negeri Hillary Clinton yang kecewa dengan pemilu tersebut. Pada pidatonya di hadapan para mahasiswa di Melbourne, Australia, Clinton mengatakan bahwa junta sekali lagi memperalat rakyat Myanmar.

“Hal ini sangat mengecewakan karena rakyat Burma berhak mendapat yang lebih baik,” ucap Clinton.

Pemerintah junta Myanmar melarang semua media asing dan badan pengawas internasional untuk mengawasi jalannya pemilu di negaranya. Para diplomat asing di Yangon yang berasal dari Uni Eropa, Inggris, Prancis, Jerman, Italia dan AS menolak mentah-mentah undangan dari junta untuk mengunjungi lokasi pemungutan suara.

“Pemilu ini akan berlangsung dengan tidak bebas dan adil. Tidak ada dari pemilu ini yang dapat memberikan rasa optimisme,” kata Andrew Heyn, Duta Besar Inggris untuk Myanmar pada Associated Press, pada malam sebelum pemilu.
• VIVAnews